Kenapa Muhammadiyah Menggugat UU Amnesti Pajak ?

hukum

Menilik berita yang dilansir oleh situs kontan.co.id mengenai organisasi muslim muhammadiyah yang akan menggugat pemerintah terkait undang-undang pengampunan pajak atau amnesti pajak , saya akan coba ungkap beberapa alasan yang menyebabkan PP muhammadiyah menggugat.

Seperti diberitakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas mengatakan “kebijakan amnesti pajak memiliki arah dan karakter hukum yang jelas dan terukur, sesuai dengan pasal 1, 28 dan 33 UUD 1945 yang memuat nilai-nilai demokrasi dan HAM. Faktanya, perumusan pasal-pasal dalam UU Pengampunan Pajak ini tak memenuhi unsur-unsur prosedur demokrasi.”

Busyro juga menambahkan “pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak tidak pernah melibatkan publik secara luas. Masyarakat, kata dia, tidak bisa mempelajari dan mengevaluasi naskah akademik draft rancangan undang undang ini. Seharusnya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukkan sebelum disahkan sebagai undang undang. “Penyusunan secara sepihak ini, telah mencederai proses demokrasi.”

Undang Undang Pengampunan Pajak telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang setiap saat berpotensi jadi korban salah sasaran pelaksanaan beleid itu. Dari target menyasar segelintir orang kaya yang menyimpan kekayaannya di luar negeri justru belakangan malah merepotkan dan mengancam seluruh warga negara yang notabene tak pernah berurusan dengan persoalan pajak.

Karena itu, menurut Busyro, sebelum banyak korban salah sasaran, Muhammadyah perlu mendorong adanya evaluasi atas amnesti pajak dengan cara judicial review. “Kecuali pemerintah mau menunda untuk mengkaji lagi, tak perlu ada judicial review,” ujarnya.

Usulan judicial review atas beleid amnesti pajak itu tercantum dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta 26 – 28 Agustus 2016.

Pendapat senada juga dikatakan oleh Syaiful Bahri selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, “Berdasarkan pembahasan peserta rapat, undang-undang yang disahkan DPR pada Juni lalu itu berperspektif sempit, hanya bertujuan menambah pendapatan negara. “Tapi tidak berkeadilan sosial dan permisif dalam pelanggaran hukum.”

“Muhammadiyah akan mengintensifkan pengkajian atas beleid tersebut sebelum memastikan langkah judicial review agar memiliki argumen yang kuat. Selanjutnya, materi judicial review akan diajukan kepada pimpinan pusat sebelum dibawa ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Syaiful Bahri.

PENDAPAT LAIN

Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah terkait judical review terhadap UU pengampunan pajak, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM Oce Madril, mengatakan.

Bahwa tax amnesty hanya bicara penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi pajak, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Kebijakan ini diklaim tidak ada kaitannya dengan pengampunan kejahatan lainnya di luar pidana perpajakan. Namun, jika kita pahami secara utuh, tidak demikian adanya. Ada yang janggal di sini. Walaupun sebagian besar undang-undang ini bicara mengenai pengampunan pajak, ada satu ketentuan yang dapat berdampak luas bagi kejahatan lainnya, yakni pasal 20.

Ketentuan ini mengatur tentang manajemen data dan informasi. Pasal 20 menyatakan bahwa data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Dibaca selintas, pasal itu tidak bermasalah. Bahwa segala data dan informasi yang diserahkan wajib pajak tidak akan diganggu gugat dan dijadikan bahan untuk mengusut perbuatan “pidana perpajakan” yang dilakukan wajib pajak tersebut. Ini logis, karena inilah esensi dari pengampunan pajak, yakni mengampuni pidana pajak. Selama data dan informasi itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait, ketentuan pasal 20 berlaku.

Yang menjadi persoalan adalah penjelasan pasal 20 tersebut. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 20 meliputi tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain. Di sinilah masalah muncul. Pembatasan akses data dan informasi itu tidak hanya berlaku bagi pidana perpajakan, tapi juga “tindak pidana lain”, dalam hal ini semua jenis tindak pidana, termasuk korupsi dan pencucian uang yang sangat terkait dengan kejahatan pajak.

Tentu menjadi pertanyaan besar mengapa harus ada kata “tindak pidana lain” dalam penjelasan pasal 20? Mengapa tidak konsisten saja dengan pidana perpajakan? Di sinilah inkonsistensi undang-undang ini terlihat. Beleid yang digadang-gadang hanya untuk pidana perpajakan ternyata menyimpan aturan yang memberikan perlindungan bagi kejahatan lainnya.

Kata-kata “tindak pidana lain” inilah yang dapat dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Dikhawatirkan ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh koruptor untuk mencuci bersih dana yang pada dasarnya bersumber dari kejahatan korupsi. Dengan begitu, uang hasil kejahatan bisa tersamarkan dan seakan bersih karena sudah membayar kewajiban pajak melalui program pengampunan pajak, sehingga para koruptor mendapat celah untuk menghindar dari kejaran aparat penegak hukum.

Ketentuan ini juga menegaskan bahwa besar kemungkinan uang yang akan masuk program amnesti tidak semata-mata dari kejahatan pajak saja, tapi juga berasal dari kejahatan korupsi, pencucian uang, atau kejahatan lainnya. Penjelasan pasal 20 itu dimotivasi untuk memberikan perlindungan hukum yang istimewa bagi pelaku kejahatan.

Akibat hukum dari pasal 20 sangat serius.Aturan tersebut akan menjadi ganjalan bagi penegak hukum yang sedang atau akan mengusut tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mereka yang ikut program pengampunan pajak. Ketentuan ini berpotensi mengubah haluan pengampunan pajak menjadi pengampunan untuk koruptor.

Penempatan kata “tindak pidana lain” dalam bagian penjelasan dicurigai untuk menyembunyikannya dari perhatian publik. Penjelasan pasal 20 itu jelas tak lazim dipandang dari aturan main pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa penjelasan hanya memberikan keterangan,informasi, atau tafsiran atas norma yang terkandung dalam suatu pasal.Penjelasan tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas dan menambah norma yang terkandung dalam pasal di batang tubuh.

Penjelasan pasal 20 itu merupakan bentuk penyelundupan norma hukum. Bukannya menjelaskan kata dan frasa yang ada dalam pasal 20, melainkan penjelasan itu memperluas jenis tindak pidana dari perpajakan menjadi semua jenis pidana. Hal ini mengingkari niat dan tujuan utama dibentuknya undang-undang yang hanya mengampuni pidana pajak. Model perumusan penjelasan pasal 20 ini telah memuat perubahan terselubung terhadap substansi utama UU Pengampunan Pajak.

Penyelundupan norma hukum ini merupakan salah satu model korupsi legislasi yang sering kita temui dalam berbagai kasus. Telah banyak preseden buruk ketika ada pasal-pasal dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang dirumuskan berdasarkan titipan kepentingan segelintir kelompok. Dalam UU Pengampunan Pajak, titipan kepentingan itu telah menggerus integritas program pengampunan pajak.

GUGATAN LAIN TERKAIT UNDANG-UNDANG AMNESTI PAJAK

Tak hanya Muhammadiyah, sebelumnya Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia juga telah menggugat 11 pasal dalam l UU Pengampunan Pajak. Antara lain: pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23.

Sebanyak 21 alasan dikemukakan. Antara lain melegalkan praktik legal pencucian uang, memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Informasi dari situs MK, dua gugatan ini masih dalam proses perbaikan permohonan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pengampunan pajak disepakati oleh pemerintah dan parlemen pada akhir Juni lalu memang tanpa persiapan matang. Akibatnya, banyak terjadi kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat.

Makanya, Presiden Joko Widodo kembali melakukan konsolidasi terkait pengampunan pajak. (KONTAN, Sabtu 27 Agustus) “Perlu segera diambil sikap jelas dan tegas, tentang sasaran tax amnesty,” kata dia. Kejelasan akan membuat masyarakat yakin atas kebijakan tax amnesty. “Jadi jangan abai atas gugatan masyarakat, termasuk dari Muhammadiyah,” ujar dia.

Tulisan ini di ambil dari beberapa sumber : kontan.co.id, tempo.co, antikorupsi.org.

amnesti pajak, muhammadiyah menggugat, menggugat uu amnesti, uu amnesti pajak, busyro muqoddas


You may also like