Pilihan Investasi Sesuai Syariah

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku-belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah islam. Dengan menyadari perbedaan fiqiyah yang ada dan belajar dari praktek di negara lain, pada tulisan ini akan dibahas jenis dan instrumen investasi, jenis dan usaha emiten , jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi.

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia pada saat ini, berdasarkan UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan Syariah, yaitu termasuk jual beli utang (ba’i ad-dayn) dengan segala kontroversinya.

Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah islam adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; usaha keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional; usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini pada umumnya merupakan sistem yang masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Selain itu dengan mempertimbangkan cakupan jasa perbankan yang diberikan oleh bank syariah masih terbatas, seluruh emiten dapat memiliki pendapatan dari penempatan dananya di bank umum berupa jasa giro ataupun bunga. Oleh karena itu pemilihan emiten yang benar-benar terlepas dari pendapatan tersebut sangat sulit.

Dalam kondisi demikian, hal ini dapat dianggap sebagai suatu kondisi kedaruratan yang sifatnya sementara sampai adanya sistem perekonomian yang telah memaksukkan nilai ajaran islam. demikian juga apabila emiten merupakan perusahaan induk, harus dipertimbangkan juga jenis kegiatan untuk anak-anak perusahaannnya.

Apabila tingkat pendapatan bunga bersih beserta pendapatan non halal, baik dari emiten maupun anak-anak perusahaannya, terhadap pendapatan/penjualan seluruhnya di atas 15%, maka jenis kegiatan emiten dianggap tidak layak diinvestasikan. Begitu juga, apabila suatu emiten memiliki penyertaan (saham) lebih dari 50% di perusahaan yang usahanya bertentangan dengan syariah islam, jenis kegiatan emiten juga dapat dianggap bertentangan dengan syariah islam.

Selain memperhatikan emiten, harus juga diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ihtiyaath) serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya  mengandung unsur gharar. Tindakan yang dimaksud termasuk melakukan penawaran palsu (najsy); melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling); menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading); melakukan penempatan atau investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (nisbah) utang yang di atas kelaziman perusahaan pada industri sejenis.

Nisbah utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur pembiayaan suatu emiten, apakah emiten tersebut sangat tergantung dengan pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Nisbah utang terhadap modal merupakan perbandingan antara utang terhadap total nilai modal termasuk cadangan, laba ditahan, dan utang dari pemegang saham.

Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 81% (utang 45%, modal 55%), emiten tersebut dapat dianggap bertentangan dengan syariah islam. Nisbah yang diizinkan akan ditentukan perkembangannya setiap waktu oleh dewan syariah nasional.

Selain itu dalam melakukan penempatan atau investasi pada suatu perusahaan, harus juga dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan tersebut. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang islami, resiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi batas yang wajar.

Pada akhirnya hsil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal sehingga harus dilakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).

______________________
sistem ekonomi, sistem ekonomi syariah, sistem perekonomian islam, sistem perekonomian, syariah, syariah islam, investasi, investasi halal, investasi islam, nisbah, halal, nisbah utang, ajaran islam, laba usaha


You may also like